BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFOMASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 OLEH KPU RI

in Berita
17. 10. 02
posted by: Redaksi
Dilihat: 77


Dalam rangka pendafataran Partai Politik untuk peserta Pemilu 2019 Hasyim Ashari selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI dalam rapat ini menuturkan “Terkait dengan persyaratan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu, untuk Partai Politik yang mengikuti Pemilu bisa mendaftarkan kepada KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota setempat untuk pendaftaran dan verifikasi partai peserta Pemilu dimulai tanggal 3-16 September 2017, pengumuman pedaftaran tanggal 1-3 Oktober 2017, Pendaftaran dan penyerahan syarat oleh partai politik kepada KPU pada 3-16 Oktober 2017, Peneriamaan salinan bukti anggota partai politik 3-16 Oktober 2017, Penelitian Administrasi oleh KPU 17 Oktober - 15 November 2017, batas pendaftaran setiap jadwal yang sudah dijelaskan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”. Hal ini terkait dengan PKPU no 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2019.
Dalam kesempatan yang sama Hasyim juga menambahkan poin penting tentang pendaftaran partai politik untuk memastikan berkas lengkap, dokumen lengkap dan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus tegas menolak dokumen yang tidak lengkap. “Dokumen yang diserahkan partai harus lengkap. Kita wajib menolak dan memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki atau melengkapi”. Partai yang tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang sudah ditentukan maka dianggap tidak mendaftar dan tidak memiliki tanda terima.
Pada hari berikutnya, materi disampaikan oleh Viryan selaku Divisi Hubungan Masyarakat Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga terkait dengan Bimtek Sipol “Nantinya KPU kabupaten/kota bisa melakukan bimtek Sipol untuk partai politik ditingkat Kabupaten/Kota, sebelumnya KPU RI telah mengundang Partai Politik ditingkat pusat untuk melakuan Bimtek” selain itu Viryan juga menginstruksikan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota segera melakukan rapat pleno dan sosialisasi di tingkat internal sebagai tindak lanjut pelatihan tersebut. Ia juga berpesan, apabila ada kesulitan tentang Sipol, maka harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan help desk KPU RI.
Diharapkan nantinya setiap KPU Kabupaten/Kota wajib mengetahui hal-hal terkait dengan sistem informasi partai politik tersebut, mulai dari cara pendaftaran partai politik, cara input progam Sipol, karena nantinya dikabupaten kota akan menerima pedaftaran partai politik tersebut. Kalau di Kabupaten Lumajang sampai hari ini belum menerima data terkait nama dari partai politik yang baru yang ada dikabupaten Lumajang, diharapkan dari instansi terkait yakni Kesbangpol yang dapat memberikan data partai politik kepada KPU atau partai politik yang sudah mendaftarkan kepada Kesbangpol memberikan tembusannya kepada KPU Lumajang. Bimtek Sipol ini juga mempunyai tujuan ketika nanti ada partai politik yang sudah mendaftar ke KPU Lumajang, KPU akan mengetahui sejauh mana partai politik itu mengetahui anggotanya masing–masing, apa lambang dari partai politik tesebut.
Rudi selaku Divisi Hukum KPU Lumajang mengungkapkan “saya merasa terbantu dengan adanya Bimtek Sipol sehingga kita mengetahui bagaimana cara mengisi terhadap sistem infomasi tersebut sebagai syarat peserta pemilu legislatif pada tahun 2019 nantinya” Rudi juga merencanakan akan melakukan Bimtek untuk Parpol Peserta Pemilu 2019 yang berada di kabupaten Lumajang yang akan diadakan di Hall Amanda Senin 2 Oktober 2017.

Kembali Ke Atas