REVISI UU PILKADA, JALAN MULUS ATAU GAGAL PAHAM BAGI PENYELENGGARA?

in Opini
16. 05. 02
posted by: Redaksi
Dilihat: 1581

REVISI UU PILKADA, JALAN MULUS ATAU GAGAL PAHAM

BAGI PENYELENGGARA?

Oleh : Muhamad Ridhol Mujib

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi

 

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) seolah tak pernah berhenti menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat kita, mulai masyarakat awam hingga akademisi, tak pernah jenuh mendiskusikannya. Sejak pertama kali Pilkada dipilih secara langsung yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, proses pelaksanaan tahapan Pilkada dengan segala kekurangan kelebihannya terus menuai protes. Selain proses penyelenggaraan yang dianggap tidak transparan, keberadaan UU tersebut dinilai masih dianggap masih belum mampu mewadahi kepentingan demokrasi seutuhnya. Meski pemilihan Kepala Daerah sudah dipilih secara langsung, namun masih dinalai menguntungkan calon petahana atau incumbent yang lebih leluasa memanfaatkan kekuasaan dan kekuatannya sebagai seorang Kepala Daerah, untuk mempengaruhi sendi-sendi dan sistem pemilihan Kepala Daerah. Sehingga memunculkan stigma bahwa Pilkada yang digelar tahun 2005 itu hanya kegiatan yang muspro belaka karena menghasilkan Pilkada yang sarat ketidakjujuran.

Namun demikian, tak bisa dinafikkan jika Pilkada langsung yang pertama kali diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan kemajuan bagi sistem demokrasi di negeri ini. Dari proses evaluasi dan motivasi untuk memperbaiki sistem Pilkada tersebut, para stakeholder kemudian berinisiasi memisahkan aturan main Pilkada dalam UU tersendiri. Karena selama realisasi UU No 32 Tahun 2004 sejak Pilkada tahun 2005 hingga Pilkada tahun 2013, banyak permasalahan muncul. Maka pada tahun 2014 jelang pelaksanaan Pilkada 2015, banyak opsi yang menginginkan revisi UU Pilkada karena dinilai harus berdiri sendiri dan terpisah dengan UU tentang Pemerintah Daerah.

Meski pada akhirnya arah angin politik berbalik 180 derajat saat usulan pemerintah terkait UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada disahkan DPR RI Namun ditolak karena, suhu politik di senayan ingin mengembalikan Pilkada dipilih oleh DPRD. Hingga Pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015. Karena isi dan substansi UU Nomor 1 Tahun 2015 banyak pasal yang tidak sesuai dengan Pilkada langsung, maka DPR bersama pemerintah merevisi kembali hingga disahkan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam perjalanannya, saat tahapan Pilkada serentak, tahap pertama sudah  dilalui dengan aman dan lancar, namun masih saja ditemukan sejumlah kendala yang perlu dicermati bersama sebagai bahan koreksi dalam penyelenggaraan pemilihan dua tahap berikutnya baik di Pilkada tahun 2017 maupun Pilkada tahun 2018 mendatang. Banyak koreksi sudah dilakukan oleh semua pihak yang berkompeten dalam Pilkada tahun 2015 lalu, utamanya terkait UU nomor 8 tahun 2015.

Hampir semua elemen masyarakat yang peduli pada sebuah perbaikan Pilkada agar lebih baik lagi termasuk penyelenggara merasakan bahwa UU tersebut masih memerlukan perbaikan sejumlah pasal. Revisi payung hukum Pilkada ini harus disegerakan, karena masih banyak ditemukannya kelemahan yang sifatnya prinsple pada proses pelaksanaan Pilkada 2015. Sehingga akan berdampak siginifikan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Baik yang berdampak bagi KPU sebagai penyelenggara maupun kepada peserta (parpol dan pasangan calon) maupun kepada pemilih. Perlu langkah antisipatif mengingat pelaksanaan tahapan pilkada masih akan berlangsung lima kali lagi sebelum goal Pilkada serentak nasional 2027 mendatang.

Tolok ukurnya yakni masih banyak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara maupun peserta, akibat minimnya atau belum terfasilitasinya keinginan penyelenggara dan peserta dalam  menjalankan tupoksinya dalam UU tersebut.  Belum lagi arah angin sejumlah partai politik di senayan yang terus berubah-ubah akibat belum terakomodasinya kepentingan sebagian parpol dalam sebuah suksesi.

Sehingga setiap kelemahan UU Pilkada dijadikan senjata untuk “menghajar” KPU yang dianggap tidak mampu menginterpretasikan UU Pilkada secara aplikatif. Meski demikian, apapun bentuk serangan  itu, sebagai penyelenggara yang bertanggungjawab menyukseskan Pilkada wajib hukumnya untuk tetap konsisten menjalankan semua proses tahapan sesuai amanah UU. Konteks ini KPU seolah berada pada sebuah dilema dalam mengaplikasikan Peraturan Komsi Pemilihan Umum (PKPU) jika UU 8 tahun 2015, wabil khusus tentang pancalonan yang rawan tekanan politik.

Contoh kasus terhangat yang muncul pada setiap tahapan Pilkada 2015 kemarin, yakni terjadinya dualisme kepengurusan parpol yang akan mengusung pasangan calon. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, belum terdapat satu pasalpun yang mengatur dan menjadi jalan tengah bagi partai politik yang akan mengusung pasangan calon. Meskipun KPU sudah mengantisipasi dengan dikeluarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36 tentang pencalonan pemilihan Kepala Daerah, namun masih saja menimbulkan masalah di sejumlah daerah dengan terjadinya perpecahan kepengurusan parpol. Sehingga saat tahapan pencalonan berlangsung, KPU sebagai penyelenggara Pilkada diribetkan dengan konflik internal partai yang sepatutnya harus sudah tuntas melalui mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 32 dan 33 tentang partai politik.

Bahkan kedepan PKPU ini rawan disengketakan saat KPU menetapkan calon yang diusung parpol yang pengurusnya masih berselisih atau berseteru di Pengadilan. Dinamisasi politik ini harus dijawab dengan aturan main yang lebih komprehensif dan lebih reged serta lebih aplikatif. Karena persoalan Pilkada ini jangan hanya dilihat dari aspek perselisihan hasil suara atau yang istilahnya dikenal dalam UU Pilkada PHP (Perselisihan hasil Pemilihan), tapi harus dilihat dari semua proses tahapan secara utuh. Hal ini akan terjawab jika para pemangku kepentingan Pilkada ini mampu memproduksi sebuah aturan dalam UU Pilkada yang menjawab semua aspek masalah dan sengketa yang berakibat pada konflik horisontal maupun konflik vertikal antara peserta pemilihan dengan penyelenggara.

Menilik dari faktanya, masih banyak ditemukan adanya celah hukum yang masih diperebutkan oleh pihak yang berselisih, sehingga berdampak pada terganggunya konsentrasi penyelenggara dalam menjalankan tahapan Pilkada. Maka, sejumlah daerah yang ikut “meramaikan” konflik tersebut menanggung akibatnya dengan munculnya dua pasangan calon yang diusung oleh parpol sama, namun beda kepengurusan. Tahapan  pendaftaran pasangan calonpun bisa dipastikan terganggu, dan hal ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat pada keputusan KPU dalam menetapkan paslon mana yang berhak mengikuti kontentasi dalam Pilkada. Disamping itu, dampak yang harus ditanggung sebuah daerah, dari munculnya friksi-friksi ditataran masyarakat dapat berakibat terjadinya konflik horisontal. Dan, dampak lebih tragis akibat perselisihan yang berkepanjangan, sejumlah daerah harus menghentikan tahapan Pilkada karena harus menunggu putusan pengadilan yang bersifat tetap terkait perseteruan parpol, dari 247 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2015 ada lima daerah yang harus tertunda pelaksanaanya.

Daerah yang tertunda pemilihannya kebanyakan menunggu hasil keputusan pengadilan yang masih berjalan, mulai dari menungu kasasi MA maupun yang masih berperkara di tingkat PTUN. Seperti yang terjadi di Pilkada Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fak-fak, kedua daerah tersebut harus menunda hari pencoblosan akibat panjangnya proses hukum yang harus dilalui untuk menerima kepastian hukum dalam sengketa Pilkada. (jppn.com/ 22/12/2015)

Daerah lain yang masih berperkara di tingkat PTUN dalam sengketa Pilkada serentak tahun 2015, yakni, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar dan Kota Manado. Fakta ini menunjukkan bahwa sengketa Pilkada membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, padahal harusnya tahapan yang harus ditempuh dalam proses Pilkada hanya berlangsung cukup singkat sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Meski kondisi ini tidak sampai menggagalkan tahapan pertama Pilkada serentak tahun 2015, namun kondisi ini cukup menyita dan mengacaukan konsrentrasi penyelenggara dalam menyikapi setiap sengketa yang terjadi di daerah masing-masing, hingga mengakibatkan “gagal paham” nya penyelenggara dalam memberikan kepastian hukum terkait pencalonan. Mestinya, selain ada pasal tersendiri di UU 8 tahun 2015 dalam memberikan solusi terkait dualisme parpol yang menjadi peserta Pilkada.

Hal ini sebagai upaya untuk membentengi penyelenggara pilkada dari politisasi pencalonan yang sering dijadikan senjata pamungkas dalam menyudutkan KPU, karena dianggap condong pada salah satu peserta yang masih bersengketa kepengurusan partainya. Ini kemudian menjadi jalan mulus bagi pihak yang berseteru soal dualisme kepengurusannya untuk melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pelanggaran kode etik. Inilah awal “kiamat kubro” bagi KPU yang dipertanyakan integritasnya. Pada hal faktanya KPU saat berada di “ruang isolasi” rapat pleno ingin melahirkan keputusan terbaik bagi semua pihak. Meski ditengah keterbatasan pemahaman aturan tekait dualisme pengurus partainya.

Selain itu perlu penambahan pasal yang mengatur lembaga khusus yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Agar tenggang waktu yang tersedia tidak melampaui batas waktu dalam setiap tahapan Pilkada. Lembaga ini harus bersifat Independen dan tidak menginduk pada sebuah lembaga peradilan umum lainya. Kualifikasi yang perlu ditonjolkan dalam mengisi lembaga ini, yakni tenaga profesional yang paham dengan situasi kebatinan dalam ruh pemilu maupun Pilkada. Bisa bersifat add hoc atau tetap, namun jika peruntukan badan ini juga untuk kepentingan pemilu, yang notabene juga menjadi lembaga pencari keadilan pada setiap sengketa parpol, maka perlu kiranya badan atau lembaga tersebut bersifat tetap.

Sehingga pembahasan sengketa Pilkada yang kental bernuansa politik mampu diminimalisir, dengan sebuah  keakurasian tentang urgensi kepastian hukum pada peserta maupun publik. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis).

Maka dari itulah keselarasan UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam menyikapi dualisme haruslah dijawab dengan klausul pasal yang mengatur detail proses hukum melalui badan atau lembaga khusus yang juga diatur dalam UU tersebut. Semangat penyelenggara dengan diajukan revisi UU Pilkada yang sustainable haruslah menjadi spirit bersama bagi pemangku kepentingan dalam melahirkan sebuah peraturan perundangan yang komprehensif tanpa celah. Semangat revisi kali ini haruslah murni demi kepentingan kondusifitas dua tahapan Pilkada serentak yang akan terlaksana di tahun 2017 dan tahun 2018 mendatang. Produktivitas revisi UU Pilkada haruslah dilandasi tak sekedar mengikuti arah angin politik semata, namun lebih ditekankan pada semangat luhur menuju suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak nasional 2027 yang berintegritas dan berkualitas.

Jangan sampai pilkada serentak hanya akan memecah belah kepentingan besar sebagai bangsa dan negara yang mengedepankan demokratisasi. Hukum sebagai panglima haruslah mampu menjadi garda terdepan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap sengketa atau permasalahan yang muncul dalam pilkada mendatang. Kuatkanlah semua lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, jagalah marwah dan integritasnya, jangan sampai tergadaikan hanya karena kegagalpahaman pada sebuah kepentingan praktis yang tak etis.

Sumber referensi :

  1. ;
  2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. UU Noomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  4. PKPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  5. PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  6. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 32 dan 33 tentang partai politik
  7. TeoriRadburch tentang Tujuan Hukum,http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html?m=1,
  8. Selasa, 03 Februari 2015, 12:59 WIB
Kembali Ke Atas