JURUS JITU GUNA MENCIPTAKAN PEMILIH YANG CERDAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELUAS MENUJU PILKADA BERKUALITAS

in Opini
16. 03. 17
posted by: Redaksi
Dilihat: 1953

JURUS JITU

GUNAMENCIPTAKAN PEMILIH YANG CERDAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELUAS

MENUJU PILKADA BERKUALITAS

Oleh : M.Ridhol Mujib, SE

Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih & Pengembangan Informasi

KPU Kabupaten Lumajang

Gaung Pilkada serentak pada tahun 2015 semakin nyaring terdengar di tengah masyarakat Indonesia saat ini, apa lagi memasuki tahapan kampanye, banyak manuver dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam percaturan pemilihan Kepala Daerah. KPU misalnya, banyak terobosan yang telah dan sedang digiatkan agar pelaksanaan PILKADA pada tahap pertama ini, mampu mendulang sukses dalam setiap tahapannya. Namun bukan berarti dalam setiap tahapan berlalu tanpa ada masalah. Sejak gong PILKADA ditabuh masalah terus bertubi seakan-akan “mengganjal” langkah KPU untuk bisa sukses menyelenggarakan PILKADA.

Meski demikian, sebagai penyelenggara pemilihan yang berintegritas,tak ada kata menyerah dalam kamus KPU. Tanggungjawab bersama antara KPU RI hingga KPU Kabupaten/ Kota seolah menjadikan semangat baru yang tak terhingga, dampak positifnya bagi kita sebagai penyelenggara untuk bisa menghantarkan pilkada tahun ini menuju kesuksesan yang berkualitas. Jurus strategis pun harus segera dilancarkan KPU dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, utamanya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada harus melebihi target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5%. Menjadi hal yang wajib kita amini jika sukses Pilkada tergantung tingkat partisipasi masyarakatnya. Tanggung jawab ini wajib dilaksanakan KPU sesuai amanah UU 15 Tahun 2011 pasal 8 huruf p “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Inilah wujud apresiasi kita sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada.

Calon pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok, merupakan target utama yang harus kita sadarkan dalam kerangka pemahaman berdemokrasi dan berpolitik yang cerdas, dengan mengetahui situasi sosial dimana adanya hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, bisa dipetakan dalam dua uraian yaitu : 1) togetherness situation (situasi kebersamaan), dalam situasi ini ada kepentingan bersama yang tidak saling berhubungan antara satu dengan lainnya, meski tidak saling kenal namun peristiwanya berada dalam suatu kumpulan bersama. Namun mereka melakukan interaksi sosial dengan tujuan dan kepentingan berbeda. Dalam konteks ini KPU sebagai penyelenggara harus mampu “mempropaganda” dan mampu menyatukan individu per individu, sehingga mereka terhipnotis dan sadar betapa pentingnya berdemokrasi khususnya dalam kerangka Pemilu maupun Pilkada. 2) Group Situation (situasi kelompok sosial), dalam situasi ini lebih menekankan pada kumpulan yang formal dan sudah saling mengenal. Sehingga kita lebih mudah dalam menyampaikan tujuan dan kepentingan KPU, meski secara kondisional diantara kumpulan mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan kita seharusnya mampu hadir dengan cara dan metode pendekatan yang cepat terintegrasi dengan situasi masing-masing kumpulan tersebut.

Untuk mendulang partisipasi lebih dari masyarakat dalam Pilkada ini, kita sebagai penyelenggara, perlu menerapkan “Jurus Jitu” agar masyarakat lebih terpanggil di tengah kejenuhannya dalam mengharap kemakmuran paska Pemilu maupun Pilkada. Jurus konvensional yang selama ini menjadi ramuan turun temurun dalam meningkatkan partisipasi masyarakat seolah tak mampu mendongkrak keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Meski demikian, KPU tak perlu meninggalkan strategi konvensional yang dianggap masih bisa dilakukan pada lapisan masyarakat rasional yang secara kelas pendidikannya lebih bisa cepat memahami dibandingkan masyarakat tradisonal. Hal ini terlepas dari hasil produk Pemilu maupun Pilkada yang dianggap belum bisa memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jurus Jitu” yang identik dengan aksi ngawur tapi tidak menabrak prosedur, memang terasa aneh dan dianggap tidak mungkin berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam kondisi masyarakat heterogen,  jurus ini, hemat penulis harus dilakukan tanpa harus melanggar aturan maupun norma dalam kehidupan bermasyarakat. Satu contoh mungkin yang bisa kita jadikan indikator bahwa perlunya ada “jurus Jitu” dalam peningkatan partisipasi masyarakat adalah  masih banyaknya warga atau pemilih yang masih enggan berpartisipasi dalam setiap tahapan pilkada.

Sebelum merealisasikan jurus jitu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu kiranya kita menyamakan persepsi tentang partisipasi. Secara bahasa partisipasi merupakan bagian keikutsertaan kita terhadap suatu ajakan atau kegiatan tertentu. Dimana tingkat keikutsertaan kita tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama, menjadi bagian dari kelompok kegiatan. Kedua, menjadi bagian mandiri dari suatu kegiatan. Bagian kelompok kegiatan adalah keikutsertaan yang secara berkelanjutan mengikuti setiap proses dan tahapan dalam kegiatan tersebut. Misalnya partisipasi dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu, kita menjadi bagian dari penyelenggara pemilu maupun pilkada, baik di jajaran paling bawah hingga jajaran penyelenggara di tingkat pusat. Sedangkan bagian mandiri dari suatu kegiatan adalah, secara individu kita terlibat untuk ikut serta menunjang suksesnya kegiatan tersebut. Misalnya dari perhelatan pilkada maupun pemilu, yang menjadi bagian ini adalah setiap masyarakat yang mempunyai hak dipilih dan memilih dalam setiap momen pilkada maupun pemilu. Berdasarkan analisa penulis di atas, partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada merupakan kegiatan seseorang maupun kelompok masyarakat yang turut serta secara aktif dalam menentukan kebijakan berpolitik dengan jalan memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung, baik lokal, regional maupun pemimpin nasional. Miriam Budhiarjo (1982 : 12). Kegiatan partisipasi masyarakat dalam politik (pemilu) secara konvensional meliputi : 1). Memberikan suara dalam pemilihan umum (voting), 2). Menghadiri rapat umum (campaign), 3). Menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, 4). Mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Teori diatas jelas menyatakan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilu menajdi ujung tombak pilkada dalam sukses pelaksanaan dan sukses berkualitas. Sehingga perlu kiranya menerapkan 4 jurus jitu diantaranya, Pertama, personal approach, Mengulas partisipasi masyarakat dalam pilkada bukan sekedar melihat saat bagimana tingkat kehadiran pemilih dalam pemungutan suara. Namun ada hal penunjang yang harus dijadikan standar penyelenggara dalam menstimulus warga sejak pendataan pemilih. Langkah strategis tak hanya sekedar mencoklit data DP4 an sich, namun harus ada pendekatan emosional (personal approach) petugas dengan masyarakat, agar setiap warga tumbuh simpati hingga empati untuk suka rela mendaftarkan diri sebagai pemilih, mulai dari DPS hingga ditetapkan menjadi DPT. Dari sinilah dasar kita harus mampu membangun kesadaran warga dalam berpartisipasi di setiap momen pemilu maupun pilkada.

Sebagai evaluasi selama ini petugas di lapangan utamanya P2DP terkesan hanya sekedar menjalankan tugas mencoklit data pemilih, bahkan yang lebih parah mereka, hanya “menyulap” data tersebut dari rumah, tanpa mengecek langsung ke masing-masing rumah calon pemilih. Ini kemudian yang mengakibatkan para pemilih menganggap penyelenggara tidak serius melakukan pencocokan dan penelitian terhadap calon pemilih. Sehingga jangan kaget jika warga “membalasnya” dengan sikap apatis terhadap ajakan penyelenggara untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada maupun pemilu. Pola pikir penyelenggara (khususnya petugas di lapangan) selama ini hanya menyisakan kesan “kerja robot” bukan kerja humanis, mereka bekerja jika remote control dipencet untuk segera move on. Paradigma inilah yang seharusnya dibabat habis, dengan paradigma yang lebih fresh graduate dan mampu menyapa dan membangun persepsi masyarakat tentang pemilih yang cerdas pada sebuah proses demokrasi (Pilkada maupun pemilu).H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Kedua, institution approach, pola ini bisa digali dari kebiasaan masyarakat disuatu lembaga formal maupun informal yang sudah berjalan di tengah masyarakat. Meski selama ini acap kali menjadi sasaran sosialisasi, namun kesan yang terbangun hanya pendekatan formalitas an sich. Pasukan penyelenggara belum mampu melibatkan mereka menjadi pemilih sebenarnya. Warga pemilih hanya sekedar digurui dengan informasi seputar pilkada, namun yang lebih penting dari itu, kita harus mampu mengajak berbagi peran dalam suatu penyelenggaraan Pilkada, dengan cara bertukar peran diantara kelompok, ada yang berperan menjadi penyelenggara, ada juga yang berperan sebagai pemilih, bahkan ada juga yang berperan sebagai calon. Kalau suasana itu sudah berjalan, suasana keterlibatan warga tersebut akan menjadi entry point dalam membangun kesadaran masyarakat dalam proses pilkada. Mereka secara tidak langsung menyadari dan merasakan bagaimana proses penyelenggaraan pilkada sebenarnya.

Ketiga, games approach, pendekatan ini memang baru bahkan mungkin tak pernah terbesit dalam pikiran kita sebagai penyelenggara selama ini. Permainan yang dimaksud penulis, permainan yang memang sudah akrab di telinga masyarakat, baik warga pedesaan maupun pemilih pemula. Misalnya, monopoli ataupun ular tangga politik atau permainan tradisional lainnya, dengan cara memodifikasi permainan menjadi tahapan dan proses pilkada. Boleh saja pola ini dianggap sepele dan kurang formal karena hanya berisi permainan anak kecil yang gampang dilakukan dan tidak ada korelasinya dengan proses pilkada maupun pemilu. Namun jika kita cerdas menginterpretasikan setiap adegan pilkada dalam sebuah permainan, maka tujuan terciptanya pemilih cerdas menuju pilkada berkualitas akan tercapai secara maksimal.

Pola pendekatan yang ketiga ini bisa “dimainkan” selain pada kelompok-kelompok perempuan juga akan berjalan efektif jika “dimainkan” pada kelompok pemilih pemula, yang notabene bagian dari elemen masyarakat penting yang harus dipacu tingkat partisipasinya. Kalau kita lihat DPT Pemilu Presiden tahun 2014 total 190.307.134, sebesar 95.086.335 adalah pemilih perempuan. Dari data tersebut, menunjukkan hampir 50 persen pemilih perempuan merupakan salah satu penunjang bagi suksesnya tahapan pemilu hingga terciptanya pemilu yang berkualitas. Fakta ini harus dijadikan tolok ukur bagi KPU agar lebih memasifkan peran perempuan agar menjadi pemilih cerdas, apa lagi kita mampu menggandeng kelompok perempuan tersebut menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.secara perilaku perempuan merupakan bagian dari masyarakat atau warga pemilih yang mampu menularkan informasi baik secara personality maupun kelembagaan diluar kelompok, itu terkadang sulit dilakukan oleh kaum adam.

Selain itu, pada pola ketiga ini juga akan menjadi hal menarik dan baru jika diterapkan pada pemilih pemula, karena pada dasarnya segmentasi pemilih pemula bukan mereka yang baru berumur 17 tahun atau yang baru menikah saja. Namun para pensiunan TNI/ POLRI merupakan bagian dari pemilih pemula alias baru bisa mengikuti ataupun terdaftar sebagai pemilih. Data KPU menyebutkan ada sebanyak 1.964.073 pemilih pemula dalam Pilkada 2015 ini. Angkayang cukup menyolok, untuk mendapatkan perhatian lebih dari KPU, agar penyelenggaraan Pilkada tahun ini tidak meleset dari target partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Selain dari itu, pola pendekatan permainan seperti ini, juga bisa diterapkan pada kalangan penyandang disabilitas. Even ini bisa menjadi media bagi KPU untuk bisa lebih dekat dan mampu merangkul pemilih disabilitas yang jumlahnya mencapai 124.367 pemilih, agar selain menggugah kepercayaan dirinya dalam berpolitik, mereka akan  merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi ini. Sehingga stigma bahwa disabilitas terkesan didiskriminasikan lambat laun akan teredusir oleh massifikasi pendekatan secara simultan dengan metode simulasi tata cara pencoblosan yang intensif, dinamis dan kreatif, agar pesan KPU kepada seluruh lapisan masyarakat bisa tersampaikan.

Keempat, technology approach, model pendekatan ini melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih dan sangat akrab di telinga masyarakat, sehingga perlu adanya konsep sosialisasi yang menopang pada kemampuan dunia gadget ataupun dunia maya (internet). Baik melalui media sosial sebagai media saling menyapa antara penyelenggara dengan pemilih. Bahkan terobosan terbaru yang dilakukan KPU RI dengan membuat aplikasi khusus (Apps Challenge) dengan cara melombakannya dalam tajuk “Pilkada Serentak Apps Challenge” yang akan menargetkan 80 juta pengguna internet di Indonesia dari 88,1 juta pengguna dari data yang dirilis Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) FISIP UI dengan pertumbuhan tiap tahun mencapai 34,9% sejak tahun 2013 lalu. Usaha sederhana lain yang murah meriah namun mengena diantaranya dengan membuat blog, meme dan tagline untuk aktif mencoblos dalam pemilu. Hal ini sebagai bentuk usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyesuaikan budaya dan cara komunikasi masyarakat di era digital ini. Sasaran utama tentunya adalah pemilih pemula ataupun pemilih muda.  Penggunaan media seperti ini akan menjadi sarana saling menyapa antara pemilih dengan penyelenggara secara efektif dan efisien karena tidak mewajibkan kita harus bertemu langsung atau face to face. Hanya dengan satu klik saja pemilih sudah bisa mengakses sekian informasi terkait perkembangan seputar pemilu maupun Pilkada.

Keempat pola pendekatan partisipasi masyarakat ini harus menjadi ujung tombak KPU dalam mendobrak partisipasi masyarakat dalam pilkada. Namun perlu kiranya sebelum jurus jitu ini dilancarkan, perlu kiranya ada data yang mendukung terkait kondisi geografi dan sosiologi masyarakat. Hal ini untuk mensingkronkan jenis pendekatan yang korelatif dengan kondisi maupun latarbelakang masyarakat kita.

Pola sosialisasi yang terkesan monoton, akan menyebabkan malasnya warga untuk memahami dan mendalami substansi menjadi pemilih yang cerdas. Bukan rahasia lagi jika antipati pemilih terhadap setiap moment pemilu karena mereka merasa rugi harus meninggalkan pekerjaan utamanya yang telah menghidupi keluarganya selama ini dengan hasil lima tahun yang tidak menjanjikan. Inilah fakta bahwa masyarakat kita masih melihat proses demokrasi dari sudut untung rugi, tidak melihat pada perspektif hak dan tanggungjawab sebagai warga Negara. Inilah tugas berat kita sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa merubah stigma pemilu yang sekedar rutinitas menjadi pemilu yang berkelanjutan. Artinya pemilu maupun pilkada menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa ini.

Singkatnya Jurus Jitu disini adalah suatu usaha berbeda yang diramu untuk nguwongke uwong atau memanusiakan manusia. Semua manusia pasti punya perbedaan baik usia, pendidikan, karakter dan hobbi, berangkat dari pemikiran ini maka pendekatan untuk peningkatan partisipasi pemilih tidak bisa diseragamkan. Jurus Jitu adalah akronim dari Jurus untuk siJi (satu) tujuan (yakni peningkatan partisipasi) guna mengatasi  Tujuh masalah dalam pemilu yakni 1. pemilih yang skeptis; 2. apatis, 3. pesimistis (yang jika akut menghasilkan penyakit golput) hingga jika dosisnya tepat Jurus Jitu juga akan mampu mengatasi masalah keempat sampai ketujuh yakni pragmatis, mobilisasi semu partisipan, manipulasi suara yang jika kronis akan menghasilkan pemilu yang kontraproduktif.

Tulisan ini bukan bermaksud ingin meniadakan pola sosialisasi konvensional yang selama ini sudah dikembangkan institusi KPU sebagai penyelenggara pemilu, namun penulis hanya ingin menggugah kita semua untuk terus bergerak, berinovasi dalam mempromosikan pemilu sebagai sejatinya proses pergantian kepemimpinan Negara ini yang berkedaulatan rakyat. Kedepan, sejatinya pemilu maupun pilkada haruslah bisa menjadi kebutuhan masyarakat dalam membangun kesadaran berdemokrasi yang merupakan bagian terpenting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berpolitik santun dan bersih menjadi peran penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi di negeri tercinta ini. Memilih adalah hak setiap warga negara yang secara bersamaan menjadi kebutuhan yang wajib digunakan secara langsung, umum, bebas, rahasisa, serta jujur dan adil.

Cita-cita ini tak hanya sekedar kita gantung di atas langit, namun harus kita wujudkan secepat mungkin, karena semakin lama paska reformasi ini semua system peraturan perundangan kita mengarah agar semua elemen negara dan bangsa ini bergerak bersama mengedepankan kepentingan terwujudnya negara tanpa dagelan yang selama ini sering kita tonton di media massa.

Sumber Bacaan :

Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT.Gramedia, 1982, hal 12.

Roth dan Wilson. 1980 the comparative study of politic, new York : prencite hall inc.

kpu.go.id

H.A.R.Tilaar, (2009: 287)Kekuasaan dan Pendidikan : Kajian Menejemen Pendidikan National dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rinika Cipta.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

DR. W.A. Gerungan DIPL. Psych, Psikologi Social, Bandung: Refika Aditama

Jawa Pos, senin 9 Nopember 2015 hal. 4

data Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) FISIP UI, tahun 2015

cnnindonesia.com Berita Politik, 13 Oktober 2014

Kembali Ke Atas