HUSNI KAMIL MANIK-“MANIK” DEMOKRASI YANG INDAH DIPANDANG MATA

in Opini
16. 08. 31
posted by: Redaksi
Dilihat: 841

Begitu bermanfaatnya sederet peninggalan beliau yang lahir dari ketukan palu kepmimpinanya ini, masih tetap menggelora dalam jiwa dalam setiap personil KPU untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Mungkin inilah yang dimaksud dengan amal baik yang ditinggalkan seseorang, baru terasa manfaatnya bila sang pencetusnya sudah meninggal dunia. Kepergian HKM selama-lamanya ini benar-benar mengejutkan kita semua, banyak pihak yang tidak percaya dengan kabar duka tersebut. Bahkan kabar mendadak tersebut sempat menimbulkan spekulasi yang mengarah pada hal-hal negatif terkait kematian HKM. Namun hal tersebut terbantahkan setelah Menteri Kesehatan RI menyatakan bahwa penyebab kematian HKM murni karena penyakit yang diderita, yakni infeksi dan gula darah tinggi yang tak pernah dipedulikan oleh beliau semasa hidupnya.

Sebagai orang yang pernah bekerja dibawah kepemimpinan beliau, tak elok rasanya jika kita larut dengan spekulasi publik yang sama sekali tak mendasar itu. Menidng kita (jajaran KPU) lebih fokus dalam merealisasikan setiap tradisi yang sudah lahir selama kurun waktu hampir 5 tahun ini. Banyak hal positif yang telah lahir dari ucapan santunnya berupa langkah strategis dalam menyikapi dorongan perbaikan berdemokrasi di negeri ini yang hampir setiap hari publik menuntut jajaran KPU meningkatkan lagi kualitas Pemilu dan Pilkada. Peningkatan kualitas Pemilu maupun Pilkada bukan pekerjaan mudah, bukan juga beban satu atau dua orang, tapi ini pekerjaan segenap komponen bangsa, termasuk KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan kontestasi kepemimpinan 5 tahunan tersebut.

Maka dari itu, perlu ada poyeksi pada perbaikan demokratisasi pemilu maupun pilkada kedepan yang menjadi ruh kepemimpinan HKM, diantaranya, KPU mampu menyelenggarakan sistem Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pilkada 2018 dengan 5 indikator yang harus tercapai, hingga peninggalan Husni Kamil Manik-“manik” demokrasi bisa menjadi pemandangan dan panorama yang elok nan indah dipandang mata :

Pertama, Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 harus lebih akuntabel dan transparan, artinya pelaksanaan pemilu lebih akurat, transparan dan lebih cepat dengan lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan sistem yang mampu menyedernakan penginputan semua data kepemiluan, baik data pemilih, penghitungan suara, logistik pemilu hingga pencalonan maupun data penyelenggara pemilu bisa terekam dan tersimpan dengan baik. Optimalisasi sistem yang sudah dikembangkan KPU sejak era Cak Husni tersebut, untuk memudahkan publik mengakses di website KPU sesuai dengan jenjangnya, tanpa harus bersusah payah mendapatkannya. Tingkat akurasi dan kecepatannya bisa dipertanggungjawabkan, sebab pengendalinya (operator) dipegang oleh tangan-tangan yang familiar dengan teknologi informasi. Mereka dibekali dengan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan mengoperasionalkan semua sistem informasi sesuai dengan bidangnya. Bukti konkritnya, dalam pemilu 2014 KPU berhasil menghimpun data pemilih seluruh Indonesia by name dan by address.

Kedua, Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 harus lebih kompetitif, artinya KPU mampu mendorong Partai Politik peserta Pemilu maupun pasangan calon pada Pilkada mempublish riwayat hidupnya di website KPU. Bahkan setiap pasangan calon maupun partai politik harus faktual dalam menyuguhkan setiap perilaku maupun kasus yang pernah menimpa kadernya yang akan maju dalam kontestasi pemilu maupun pilkada. Sehingga masyarakat tidak lagi bingung jika ingin mengetahui calon wakilnya di legislatif maupun di eksekutif. Sudah bukan eranya lagi sejak pemilu dan pilkada mendatang, masyarakat memilih kucing dalam karung, yang menghasilkan kebijakan buntung. Dengan formula tersebut, publik tak lagi kecewa ternyata pilihannya mempunyai rekam jejak yang negatif sekalipun. Terpampangnya latar belakang dan track record calon Anggota DPR atau calon Kepala Daerah terekam agar masyarakat tak lagi tergiur dengan janji-janji politik selangit yang terkadang tak bisa kongkrit. Selain itu porsi kampanye monologis tak lagi menjadi prioritas utama partai maupun calon dalam mengenalkan diri dan menjaring suara konstituen. Namun lebih mengedepankan pada kampanye dialogis, untuk mendekatkan para calon wakil rakyatnya dengan konstituennya, sebab akan berjalan interaktif.

Ketiga, Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 harus bersifat inklusif, artinya semua kelompok masyarakat baik ras, suku, jenis kelamin, penyandang disabilitas, kelompok tuna susila, aliran ideologis, tuna wisma bisa berpatisipasi dalam Pemilu. Bahkan masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu sebelumnya harus bisa tercover pada pemilu 2019. Selain memberikan kesempatan mendaftar pada daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, hingga dengan menunjukkan KTP dan  surat keterangan domisili dari pihak berwenang, pola kerja PPDP sebagai kepanjangantangan KPU harus bekerja profesional. Mereka bekerja harus berdasarkan data faktual, bukan sekedar mendata dari balik meja. Sebab semangat KPU dalam perbaikan demokratisasi ini, memaksimalkan masyarakat  atau pemilih agar bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan hak suaranya dalam setiap momen pemilu maupun Pilkada.

Salah satu upaya HKM yang termanifestasi dalam kebijakan KPU RI melalui Surat Edaran KPU Nomor 176/KPU/IV/2016, tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Dalam surat tertanggal 16 April 2016 tersebut, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/ Kota untuk memperbaharui daftar pemilih untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu maupun pemilihan berikutnya. Konteks ini KPU Kabupaten/ Kota diminta menelusuri data mutasi keluar masuk penduduk, data penduduk meninggal dunia, serta pemilih pemula di masing-masing Kabupaten/ Kota. Mengantisipasi banyaknya pemilih yang tak bisa menyumbangkan suaranya dalam Pemilu, Sehingga diskriminasi dalam proses pemilu 2019 dan pilkada 2018 bisa diminimalisir, tentunya karena sudah menjadi hak asasi setiap warga negara yang sudah mempunyai hak suara yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada. Hal ini menggambarkan keanekaragaman masyarakat di Indonesia sudah bisa terfasilitasi dalam menyuarakan kepentingan melalui haknya di pemilu.

Kebijakan ini merupakan terobosan solutif dalam menjawab permasalahan klasik pada pemutakhiran data pemilih yang hampir dalam beberapa pemilu dan pilkada lalu menjadi “makhluk” pemicu masalah. Konsep pemutakhiran berkelanjutan ini memberikan ruang KPU untuk terus mengupdate daftar pemilihnya dan selalu dilaporakan per semester, dengan tetap mengacu pada DPT pemilu dan pemilihan terakhir. Berbeda dengan pemutakhiran berkala yang hanya dilakukan oleh KPU setiap memasuki tahapan pemilu maupun pilkada.

Keempat, Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 harus lebih berintegritas, artinya KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah saatnya melakukan kerja-kerja profesional sesuai tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam UU 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana dalam UU tersebut independensi KPU memang menjadi syarat mutlak yang harus dijaga sebagai sebuah marwah istimewa diantara setumpuk harapan publik terhadap hasil kinerja KPU dalam bungkusan-bungkusan kepentingan politik. Upaya memagari independensi KPU tersebut dengan signifikansi perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 menjadi UU 15 Tahun 2011 yang mengandung konsekwensi logis pada keberadaan Dewan Kehormatan yang awalnya bersifat ad hoc melalui Surat Keputusan KPU, berubah sesuai amanah UU bersifat tetap dan termasuk bagian dari penyelenggara pemilu.

Maka jangan heran jika sejak KPU periode 2012-2017 dilantik dan bekerja, banyak kejutan-kejutan yang dilakukan DKPP dengan memberhentikan secara tidak hormat sejumlah anggota KPU yang dituduh sering bermain mata dengan peserta pemilu maupun dengan calonnya. Hal ini menunjukkan tuntutan publik agar KPU menjadi lembaga berintegritas tak sekedar harapan semata. Asa dalam kaca benggala yang selama ini menjadi catatan KPU harus dihapus dari memory ingatan publik yang bisa mengikis kepercayaan terhadap KPU. Integritas tinggi menjadi salah satu penawar paling ampuh dalam menjawab kompleksitas tuntutan publik terhadap kualitas KPU. Menurut Christovita Wiloto dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi, diperlukan setidaknya performance yang baik dalam pelaksanaan tugas, komunikasi yang baik kepada tiap stakeholders, dan integritas dari tiap fungsionaris dalam suatu institusi.

Kelima, system Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 harus lebih transparan, greget itu sudah dilakukan KPU sejak Pemilu 2014 lalu. Langkahnya yakni menyuguhkan dokumen scan C1 yang masih orisinil dan bisa diakses publik melalui website KPU RI. Termasuk data-data lainnya yang kemudian diturunkan ke masing-masing KPU Kabuapten/ Kota melalui penyeragaman laman Keterbukaan Informasi Publik di semua website KPU seluruh Indonesia. Untuk menguatkan keterbukaan informasi dan dokumentasi yang ada di KPU inilah, KPU RI kemudian membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di lingkungan KPU.

PKPU ini merupakan pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka untuk membuktikan keseriusan perbaikan sistem KPU membuka diri kepada publik untuk ikut mengevaluasi dan memonitoring semua hasil kerja KPU yang terekam dalam sebuah data informasi maupun dokumentasi. Tak salah jika kepercayaan publik terhadap lembaga yang kita cintai ini terus meningkat sejak tahun 2014. Hasil survey IFES asal Washington DC, tingkat kepercayaan publik kepada KPU mencapai 71%. Bahkan tingkat kepercayaan publik untuk KPU Provinsi lebih tinggi hingga mencapai 75% dan 73% untuk KPU Kabupaten/ Kota. Dari data yang dirilis IFES 11/2/2014 lalu di jakarta hanya 33% responden mengaku tidak tahu prosentase terkait KPU, 48 dan 49% responden menjawab tidak tahu terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

Dari data diatas bukan pekerjaan mudah bagi KPU untuk meningkatkan kepercayaan masayrakat terhadap KPU. Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas yang menilai Pemilu yang diselengarakan KPU selalu dilihat dari proses yang tidak adil dan tidak jujur. Sehingga memunculkan kecurigaan yang muncul bukan hanya dari masyarakat melainkan dari peserta pemlu. Inilah beratnya tantangan utama KPU dalam meningkatkan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

Peningkatan kepercayaan masyarakat ini menjadi salah satu perhatian Husni Kamil semasa kepemimpinannya dengan upaya membangun tradisi pemilu yang demokratis dan berintegritas secara sistemik, agar bangunan demokrasi yang telah dilakukan KPU bisa terjaga, sehingga institusi demokratis yang modern terpercaya mampu tercapai oleh KPU sebagai indikator penilaian masyarakat terhadap institusi KPU.

SUMBER REFERENSI :

  1. . Yulianto, Veri Junaidi, dan August Mellaz, E-book Memperkuat Kemandirian Penyelenggaran Pemilu, 2010
  2. 8/7/2016

www.katakatamutiara.web.id

Kembali Ke Atas