KPU Dilarang Terima Honor PILKADA dan PEMILU

in Berita
16. 04. 21
posted by: M. Ridhol Mujib
Dilihat: 383

Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id, Rapat Rencana Anggaran Biaya untuk rencana PILKADA 2018 KPU Kabupaten Lumajang yang berlangsung rabu (20/4/2016) kemarin berjalan lancar. Rapat yang dihadiri seluruh anggota KPU dan staf kesekretariatan ini berlangsung hingga sore hari. Banyak pos anggaran dalam RAB yang disesuaikan dengan PERMENDAGRI 51 tahun 2015 dipangkas. Hal ini perlu dilakukan untuk menyeseuaikan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-188/MK.02/2016 tentang Penentapan Standar Biaya Honorarium Tahapan PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan PILKADA. Utamanya, Menteri Keuangan melarang KPU menerima honor bulanan dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada. Ini merupakan bentuk semangat seluruh Lembaga Negara dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

(ido/hen)

Kembali Ke Atas