Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Sejak bergulirnya tahapan kampanye 15 Pebruari lalu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2018 dilarang menggunakan media massa cetak dan eletronik untuk sekedar memasangan iklan mereka. Karena di PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye, Iklan Kampanye hanya difasilitasi KPU itupun waktunya harus ditayangkan 14 hari sebelum masa tenang. Hal itu diungkapkan Muhamad Ridhol Mujib Anggota KPU Kabupaten Lumajang Divisi SDM dan PARMAS.

Menurutnya, aturan itu tegas berlaku bagi semua pasangan calon, dan jika dilanggar sangksinya berat hingga pembatalan sebagai pasangan calon. Namun demikian hingga memasuki penayangan iklan Kampanye yang terhtiung sejak 10 Juni 2018 ini belum ada laporan terkait Paslon yang memasang iklan kampanye sendiri di media cetak maupun elektronik. “Kalau ada Paslon yang berani dan terbukti sanksinya pembatalan. Tapi sampai sekarang belum ada” ungkpanya, selasa (5/6) saat berkoordinasi dengan Tim Kampanye Paslon.

Sebab kata dia, sosialisasi tentang iklan kampanye ini sudah jauh-jauh hari disampaikan kepada semua Pasangan Calon maupun Tim Kampanye. Bahkan di awal bulan mei KPU Lumajang sudah bersurat kepada semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2018, dengan menjelaskan pasal per pasal terkait iklan kampanye hingga larangan dan sanksinya. “Paslon sudah paham dilarang pasang iklan kampanye di media apapun, karena mereka tahu konsekwensi yang diterima sangat berat. Dan itu sudah kita sampaikan secara resmi kepada semua paslon” terangnya.

Nah, karena penayangan iklan kampanye itu akan memasuki tahapannya, makanya KPU Lumajang mengundang Ketua Tim kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2018. Untuk memastikan materi iklan kampanye yang dibiayai oleh mereka dan mensosialisasikan jadwal penayangan iklan kampanye hasil koordinasi KPU dengan 21 media cetak dan elektronik. “Jadwal penayangannya terhitung mulai 10-23 Juni 2018, itu sudah kita jadwal setelah berkoordinasi dengan rekan-rekan media. Sekarang hasil itu kita sampaikan ke Tim kampanye untuk diketahui materi yang mereka buat akan ditayangkan sesuai dengan konsep yang diberikan kepada KPU” jelasnya.

Namun untuk memastikan bahwa iklan kampanye tersebut adalah legal yang difasilitasi KPU, Ridho menegaskan ada logo KPU terpasang di setiap materi iklan kampanye setiap pasangan calon. “Untuk membedakan yang legal dan ilegal kita kasih logo KPU di semua materi Iklan kampanye tersebut” pungkasnya.