Jakarta, kpud-lumajangkab.go.id – Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integriti) yang merupakan organisasi yang didedikasikan untuk melembagakan demokrasi dan mendorong pelembagaan pemilu yang jurdil dan berintegritas (fair and free election with integriti) menyelenggarakan Webinar Internasional, Kamis (18/03/2021).

Kegiatan yang didukung oleh KPU RI tersebut membahas tentang perbandingan internasional tentang penerapan daftar pemilih berkelanjutan.

Hadir sebagi salah satu narasumber, Viryan Azis Komisioner KPU Republik Indonesia.

Dalam presentasinya, Viryan menyampaikan beberahal hal, salah satunya ialah kriteria seseorang yang masuk dalam daftar pemilih di Indonesia.

“Dalam hal ini, kerangka hukum yang saat ini kita gunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujar Viryan.

Selanjutnya, Viryan juga menyampaikan perihal prinsip manajemen penyusunan daftar pemilih di Indonesia.

“Ada tujuh prinsip manajemen penyusunan daftar pemilih di Indonesia, yakni Inklusif, Akurat, Mutakhir, Transparan, Responsif, Partisipatif, dan Komprehensif,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Viryan juga menyampaikan tiga tipe daftar pemilih yang digunakan di Indonesia, mulai dari daftar pemilih periodik, pencatatan sipil berbasis daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (D4), dan daftar pemilih berkelanjutan.

“Dalam sejarah pemilu di indoneia, KPU atau lembaga penyelenggara menggunakan tiga model pendaftaran pemilih, sebelumnya periodiklis sebanyak sembilan kali (1955-2004), berikutnya berbasis data kependudukan dua kali (2005 – 2015), dan terakhir kita baru mulai sejak tahun 2017 hingga sekarang, Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

(rsk/shd/red).