Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, mengadakan Bimbingan Teknis bagi operator SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Calon Anggota DPRD Kabupaten dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dari sekian materi yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah selaku Divisi Teknis ada satu hal yang menjadi perhatian seluruh operator SILON Parpol. Yakni Calon Legislatif wajib menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sontak membuat seluruh hadirin yang tak tak lain fungsionaris 16 Parpol peserta Pemilu 2019 menjadi riuh atas penjelasan Ketua KPU Lumajang tersebut. Mudawiyah menegaskan bahwa persyaratan calon legislatif saat ini lebih ketat dibanding tahun 2014 lalu. Terutama menyangkut administatif yang sangat kompleks harus disiapkan oleh bakan Calon yang akan mendaftar pada Pemilu 2019 ini. Dari sekian persyaratan menurut dia yang paling berat adalah persoalan LHKPN. “Setelah ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS), mereka mesti mengurusi LHKP secara online ke KPK” ungkapnya, selasa (5/6).

Semua bacalon wajib mengisi dan melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK, tidak terkecuali. Namanya wajib, berarti ada sanksi yang harus diterima ketika tidak melaporkan syarat wajib tersebut atau mengabaikannya. Hal itu kata dia, diisyaratkan sejak mendaftar dan terdafar menjadi DCS. “Sejak menjadi DCS sudah menjadi syarat wajib bagi semua calon. Ada sanksinya yang harus diterima” tegasnya.

Sanksinya lanjut Muda, jika ditetapkan sebagai calon terpilih tetapi belum melaporkan LHKPN paling lambat 3 hari setelah penetapan, maka calon tersebut tidak diajukan KPU sebagai nama-nama calon terpilih yang akan dilantik, kepada Presiden melalui Gubernur dan Kemendagri.