Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id– Debat Publik Kedua Pemilihan Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang 2018 pada senin malam (9/4) yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lumajang berlangsung sengit. Diantara ketiga Pasangan Calon saling menunjukkan kapasitasnya dalam menggali potensi pembangunan Kabupaten Lumajang yang harus diserasikan dengan pembangunan provinsi dan nasional. Dan tak kalah pentingnya mereka juga beradu argumentasi terkait konsep memprkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan yang harus dikuatkan dan ditanamkan kepada seluruh masyarkat di Kabupaten Lumajang.

Seperti yang disampaikan Siti Mudawiyah Ketua KPU Kabupaten Lumajang saat memberikan sambuata pada debat kedua di gedung Soejono Jalan Alun-alun selatan Lumajang. Menurutnya, konsep debat ini memang terlihat lebih rileks dibandingkan debat pertama. Namun meski demikian tema yang diangkat cukup berat mengingat pembangunan daerah yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati harus bisa diserasikan dengan pembangunan oleh provinsi maupun pembangunan nasional. “Debat kali memang terlihat santai tapi konsep yang sudah kita buat tidak akan mengurangi substasi dari debat yang sudah diatur pada PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye. Apalgi ini menyangkut pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi maupun nasional” ujarnya.

Mudawiyah panggilan akrab Ketua yang merangkap Divisi Teknis ini juga menyampaikan selain menggali potensi pembangunan daerah, debat kedua ini juga ingin menajamkan visi dan misi Paslon terkait dengan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan yang harus tetap ditanamkan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Besarnya potensi Lumajang yang harus dibangun butuh penguatan memperkokoh NKRI dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Lumajang melalui visi dan misi masing-masing Paslon” katanya.

Diakhir sambutan dia berharap kepada seluruh masyarakat Lumajang agar kiranya memanfaatkan debat publik ini sebagai media untuk mengetahui setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing Paslon jika terpilih menajdi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan.