Komisioner KPU Lumajang dari Divisi SDM dan Parmas dan ditemani oleh Divisi Hukum Rudy Hartono menghadiri sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) yang digelar di Hotel Singgasana Surabaya. Materi sosialisiasi terkait Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman kode etik penyelenggara Pemilu.Kamis (9/11/2017)

Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, Dewi Hayu Shinta dan Choirul Anam. Selain itu ada juga Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin dan Aang Khunaifi, serta perwakilan KPU dan Panwaslu Kabupaten/ Kota se-Jatim. Perwakilan dari partai politik, organisasi masyarakat, mahasiswa dan LSM. Berturut-turut, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur diberikan kesempatan untuk sambutan dalam acara tersebut. KPU Jatim diwakili Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro. Sedangkan Bawaslu Jatim sambutan langsung disampaikan ketuanya, Moh. Amien.

Pada acara ini Gogon juga menyapaikan bahwa dalam memberikan perlindungan dan dan pengayoman kepada penyelenggara pemilu. “Tidak sekedar jadi pemberi panduan, DKPP juga bisa menjadi lembaga pelindung dan pengayom KPU. Melalui putusan rehabilitasi yang bersifat final dan mengikat, DKPP bisa membersihkan nama baik penyelenggara dari berbagai tudingan tak berdasar,” tegas Gogot.

Selain dari komisioner KPU Provinsi juga diisi oleh ketua DKPP RI Hardjo dalam sambutanya menyapaikan Sementara, Ketua DKPP RI Hardjono, dalam sambutan sekaligus arahannya menyatakan dalam tahun 2018 dan 2019 akan memasuki gawe besar, yakni Pilkada Serentak dan Pemilu. Disitulah butuh penyelenggara yang berintegritas, agar momentum politik lebih berkualitas.“Tentunya harus dilengkapi oleh personil penyelenggara yang independen, sekaligus juga dituntut untuk mandiri,” ujarnya. “Dengan adanya sosialisasi seperti ini, kami berharap agar memahami kode etik perilaku penyelenggara. Tentunya agar menjadikan penyelenggara yang berintegritas,” pungkasnya.

DKPP RI menggelar sosialisasi dua peraturan sekaligus yakni Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu.