Seluruh Komisioner KPU Lumajang dan Sekretaris KPU lumajang menghadiri Bimbingan teknis (Bimtek) Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Bimtek ini adalah salah satu upaya untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program-program sosialisasi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Topik ini menjadi salah satu materi penting dalam acara bimbingan teknis yang berlangsung di Malang, 13-14 Nopember 2017 ini. Selain dari KPU Lumajang, turut hadir juga seluruh komisioner dan sekertaris KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya sudah akan dilakukan beberapa minggu lalu. Namun karena banyak agenda, termasuk kegiatan tahapan dan undangan Bimtek dari KPU, maka kegiatan ini baru dapat dilaksanakan pada tanggal tersebut. “Bimtek ini seharusnya mengawali bimtek-bimtek yang lain” ujarnya saat pidato pembukaan.

Dalam bimtek, Gogot Cahyo Baskoro, Div. SDM dan Parmas KPU Propinsi Jawa Timur dalam pemaparannya menyatakan dari berbagai program sosialisasi yang ada, kiranya masing-masing KPU Kabupaten/Kota memaksimalkan agenda sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu “Kita mempunyai tugas bersama untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat”.

Peresmian Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim akan dilaksanakan di KPU Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Nopember mendatang, yang bersamaan dengan momentum kegiatan KPU Propinsi se-Indonesia yang digelar di Surabaya, sehingga diharapkan akan dihadiri pula oleh utusan KPU Propinsi se-Indonesia yang saat itu mengikuti kegiatan di Surabaya.

Disamping itu, dukungan dari KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur tentunya sangat diharapkan, untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar penyelenggara pemilu di Jawa Timur. Di akhir pemaparannya, Gogot mengingatkan kepada seluruh Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk segera melaksanakan Surat Edaran KPU RI No. 666 Tahun 2017 tentang Pengunduran diri dari Kepengurusan Ormas, -baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum- bagi Komisioner KPU.