Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Sehari jelang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2018 ditetapkan di tingkat Panitian Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK se-Kabupaten Lumajang khususnya Divisi Perencanaan dan Data. Rakor persiapan DPSHP ini digelar di Kantor KPU Lumajang Jalan Veteran 70 Lumajang, sabtu (7/4). Rapat akan membahas kendala teknis maupun non teknis terkait hasil tanggapan masyarakat selama pengumuman DPS dari masing-masing desa yang telah diumumkan oleh DPS.

Syamsul, Komisioner KPU Kabupaten Lumajang Divisi Perencanaan dan Data menjelaskan selama masa pengumuman DPS hingga tanggapan masyarakat perlu dikoordinasikan dengan PPK. Agar bisa sesegera mungkin PPS menindaklanjuti tanggapan tersebut sebelum rekapitulasi penetapan DPSHP. “Kalau tanggapannya laporan pemilih meninggal ya segera dicoret atau ada warga yang belum terdaftar segera didata dimasukkan dalam DPSHP” katanya.

Sebab lanjut Syamsul PPS punya waktu selama 5 hari untuk melakukan perbaikan DPS sebelum rekapitulasi penetapan DPSHP yang tahapannya akan dimulai sejak tanggal 8-10 April mendatang. “Waktu perbaikan berakhir hari ini (sabtu, 7/4) sejak 3 April lalu. Sebelum besok (8-10/4) akan memasuki tahapan rekap DPSHP oleh DPS. Prinsipnya DPSHP harus valid dan tidak ada pihak yang komplain lagi karena akan ditetapkan menjadi DPT” tegasnya.

Sesuai tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan setentak 2018 ini, mulai tanggal 8-10 April pleno penetapan rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan dan diserahkan kepada PPK. Kemudian 11-12 April rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan dan diserahkan kepada KPU. Setelah itu pada tanggal 13-19 April rekapitulasi DPSHP ditngkat Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Hasil penetapan DPT kemudian disampaikan kepada PPS muai tanggal 20-29 April dan segera diumumkan sejak 29 April hingga 27 Juni 2018.