Sidoarjo, kpud-lumajangkab.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur langsung bergerak cepat setelah KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 perihal proses penambahan jumlah anggota PPK paa Pemilu 2019 pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018. Dalam surat tersebut KPU RI meminta KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring kepada KPU Kabupaten/kota dalam melakukan proses penambahan jumlah anggota PPK sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk itu menurut Ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito yang membuka acara Rapat Koordinasi penambahan PPK di Hotel Swiss Bellin Sidoarjo tersebut menyampaikan, agar KPU Kabupaten/Kota menyegerakan proses penambahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. “waktu penambahan jumlah anggota PPK ini cukup singkat. KPU RI hanya memberi waktu selama 10 hari kedepan penambahan tersebut sudah harus selesai” ujarnya, Jum’at (9/11).

Mengingat tahapan ini juga termasuk yang krusial, jadi KPU Kabupaten/kota harus bekerja lebih efektif dan efisien. Apalagi di tengah proses itu mulai tanggal 16 sampai dengan 18 November seluruh anggota KPU kabupaten/kota diundang KPU RI dalam acara Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta. “jadwal kita padat gunakan waktu yang ada untuk bisa melaksanakan penambahan PPK ini. Tapi jangan sampai lepas kontrol dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada” pinta Eko Sasmito.

Diakhir sambutannya Ketua KPU Jatim berharap proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 harus dilakukan dengan berhati-hati. Meski waktunya cukup pendek tapi profesionalitas, ketelitian dan kecermatan dalam melakukan proses ini harus tetap dijaga dan dilakukan oleh seluruh KPU Kabuapten/kota.

Rakor ini diikuti oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM serta Subbag yang membidangi pembentukan Badan adhoc di 38 KPU Kabupaten/kota se-Jawa Timur dan dihadiri seluruh Anggota KPU Jawa Timur. (res)