Lumajang, Kpud-Lumajangkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Lumajang  mengadakan  Rapat Kerja Persiapan Pembentukan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diadakan di Kantor KPU Kabupaten Lumajang dengan mengundang PPK Se-Kabupaten Lumajang   Ketua dan  Anggota Divisi SDM dan Parmas. KPPS sebagai salah satu pentahapan Pilkada 2018. Pembentukan tahapan ini untuk menjelang pemilihan serentak Gubenur dan wakil Gubenur Jawa Timur dan Calon Bupati dan wakil calon Bupati Lumajang. Senin (30/4/2018)

Menurut Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang Ridho Mujib, pembentukan itu akan dilakuan sesuai dengan kesepakatan Para Paslon pada saat Rakor dengan KPU Jatim se kabupaten kota se Jawa Timur itu sesuai dengan undang undang No 10 tahun 2016 Tentang pemilihan serentak bahwa rekrutmen atau pembentukan KPPS itu dilakukan secara terbuka.

“artinya wewenang pembentukan KPPS ini adalah menjadi wilayahnya PPS, mereka mengangkat dan memberhentikan KPPS itu atas nama KPU Kabupaten Lumajang, Rapat Kerja ini kita akan sosialisasikan kepada PPK kemudian PPK kepada PPS kemudian PPS nanti mensosialisasikan kepada masyarakat yang di mulai tanggal 3 April hingga 6 Mei 2018” Jelasnya. Setelah itu, masih kata Ridho akan membuka pendafaftaran mulai tanggal 7 April sampai 12 Mei 2018. Setelah itu ada pendaftaran selama 7 hari terhitung terhitung mulai tanggal 13 sampai 19 Mei 2018.

“Dalam proses pendaftaran itu masyarakat diminta ikut berpartisipasi melalui masukan dan tanggapannya ini mulai tanggal 20 sampai 28 Mei 2018,” ujarnya.Kemudian di saat yang sama juga akan melakukan PPS akan melakukan penelitian administrasi, dimana syarat-syaratnya yaitu sesuai dengan PKPU yakni berumur minimal 17 tahun dan sudah harus terdaftar dalam DPT. “syaratnya hampir sama dengan PPK, PPS yakni mempunyai identitas diri kemudian ijazah terakhir itu adalah tingkat SMA, kemudian menandatangani surat pendaftaran dan pernyataan di atas materai 6000,” Jelasnya Salah satunya menjadi catatan penting bagi masyarakat bahwa dalam pernyataan itu ada periodisasi pembatasan produksi yang harus di penuhi oleh calon anggota KPPS.