Mojokerto, kpud-lumajangkab.go.id- Komisioner KPU Kabupaten Lumajang membidangi Sumber Daya Manusia, Muhamad Ridhol Mujib, menyatakan siap mengikuti Rapat Penyusunan Laporan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu 2019. Acara yang digelar KPU Jatim ini selain mengundang Divisi yang membidangi, turut serta mendampingi agenda penting yang digelar di Hotel Ayola Mojokerto mulai tanggal 17-18 Desember 2018, yakni Kasubbag yang membidangi pembentukan badan adhoc, yakni Subbag Program dan Data KPU Kabupaten Lumajang.
Ridho menerangkan agenda ini wajib diikutinya mulai awal hingga akhir acara sesuai agenda yang telah ditentukan panitia. Pasalnya, banyak hal yang harus dilaporkan kepada KPU Jatim paska diumumkannya penambahan dua orang anggota PPK Pemilu 2019 pada tanggal 20 November 2018 lalu. Khususnya terkait masih adanya kekurangan anggota PPK sesuai kebutuhan yakni masing-masing PPK maksimal tujuh orang termasuk anggota PPK Pengganti Antar Waktu sebanyak lima orang masing-masing PPK. “Banyak kendala yang kita hadapi terkait minimnya penambahan jumlah anggota PPK Pemilu 2019 ini.” Ujarnya, senin (17/12) di sela-sela mengikuti acara rapat.
Selain akibat aturan dua kali menjabat sebagai PPK, sejumlah anggota PAW Pemilu dan Pilkada 2018 banyak yang tidak bersedia mengikuti proses penambahan jumlah anggota Pemilu 2019. Sehingga kondisi ini butuh pencerahan dari KPU Jatim terkait kondisi ini. Sebab tidak menutup kemungkinan kedepan dengan menghadapi tahapan krusial Pemilu 2019 jelang hari pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019, akan ada beberapa anggota PPK yang akan menyerah di tangah jalan. “Kondisi in butuh solusi agar kekurangan PAW PPK yang kurang bisa diberikan ruang bagi KPU Kabupaten/kota dalam melakukan terobosan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” kata Ridho.
Di rapat 0ini dirinya berharap ada persamaan persepsi terkait kondisi yang kemungkinan bisa dialami hampir seluruh KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Rapat ini harus bisa dimanfaatkan sebagai forum sharing, diskusi agar permasalahan yang muncul dapat menemukan solusi. Agar penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan dan desa bisa terpenuhi secara maksimal sesuai aturan yang berlaku.”Harapannya evaluasi ini banyak membawa manfaat untuk pemenuhan PAW anggota yang kurang maupun yang tidak ada sama sekali” ungkapnya.
Sesuai agenda rapat, selain membahas evaluasi penambahan jumlah PPK Pemilu. Seluruh peserta dari 38 KPU Kabupaten/kota wajib membawa laporan tertulis yang didalamnya berisi jumlah anggota PPK dan PPS Pemilu 2019, dan membeberkan permasalahan sesuai kondisi yang dihadapi beserta solusi usulannya.