Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang terus mengembangkan konten Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Jumat (13/11/2020).

JDIH sangat penting bagi suatu lembaga publik seperti KPU, terutama dalam penyusunan produk hukum, mulai dari lingkup KPU RI, Provinsi sampai ke KPU Kabupaten/Kota.

“Penyusunan naskah produk hukum mulai dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Dinas, Surat Edaran, hingga Putusan Pengadilan sangat penting untuk dipublikasikan melalui laman instansi masing-masing. Jika JDIH mulai tingkat pusat sampai daerah dilaksanakan dengan baik maka user akan dapat mengakses semua produk hukum dengan sangat mudah, lebih efektif dan efisien,” jelas Mudawiyah selaku Anggota KPU Kabupaten Lumajang divisi Hukum dan Pengawasan.

Menurut anggota KPU Kabupaten Lumajang yang akrab disapa Muda ini, diperlukan kerjasama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka mewujudkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat. Menjawab kebutuhan tersebut, KPU Kabupaten Lumajang telah menyiapkan beberapa perangkat pendukung salah satunya membentuk Tim pengelolaan JDIH.

Muda juga menjelaskan bahwa JDIH awalnya hanya berada di tingkat Pusat dan Provinsi, lalu untuk peng-upload-an produk hukum di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus dilakukan di Provinsi, sehingga metode ini dianggap kurang efektif.

“Sehingga, per tanggal 20 Oktober lalu, KPU RI sudah memberikan username dan mengaktifkan aplikasi JDIH di tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk mempermudah dalam mengupload produk hukum yang diterbitkan di masing-masing Kabupaten/Kota,” terangnya.

KPU Kabupaten Lumajang untuk kesekian kalinya terus melakukan update aplikasi JDIH dilaman https://jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang/, seperti halnya yang dilakukan hari ini Jumat 13 November 2020. (mdw/admin)