Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Dalam menyuarakan pemilu berkualitas KPU Kabupaten Lumajang semakin gencar menghimbau masyarakat agar turut bersama mengawal dan menciptakan pesta demokrasi dengan sehat. Salah satunya dengan menolak politik uang (money politic).

Seperti yang diungkapkan oleh Rudi Hartono selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lumajang beberapa jam tadi saat menghadiri undangan dialog interaktif pada Rabu (13/02) pagi tadi. Dalam kesempatan yang digagas oleh Radio Suara Lumajang itu dirinya menekankan pentingnya menjaga marwah demokrasi tanpa politik uang.

“Kita semua harus bersama menolak politik uang,” katanya saat melakukan dialog interaktif melalui Radio Suara Lumajang. Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan cara-cara kotor seperti politik uang tentu menciderai pesta demokrasi.

Masyarakat sudah seharusnya memiliki konsep pemikiran (mindset) yang sehat tentang jalannya demokrasi. Dengan lantang menyuarakan menolak politik uang tentu jaminan kualitas pemilu akan terwujud.

Rudi menambahkan besarnya resiko dalam menggunakan politik uang tentu akan mengantarkan orang tersebut berurusan dengan hukum. Larangan jelas tentang hal ini juga sudah diatur. Di mana jika seseorang terbukti menggunakan politik uang baik yang menerima maupun memberi akan dijerat dengan pidana pemilu. Ini karena sikap melanggar hukum yang dilakukannya.

“Penggunaan politik uang itu melanggar pidana pemilu. Bahwa sudah jelas larangan tentang hal itu. Oleh sebab itu, baik yang memberi maupun menerima politik uang akan berurusan dengan hukum,” paparnya.

Pantauan yang dilakukan acara dialog interaktif pagi tadi berjalan begitu menarik. Ada sejumlah pertanyaan seputar pemilu yang sempat disampaikan oleh Juli, Somat, dan Sunaryo. Namun karena keterbatasan waktu sejumlah pertanyaan tetap mampu dijawab oleh 3 Komisioner KPU Kabupaten Lumajang yang hadir dalam dialog interaktif tersebut. Meskipun poin yang disampaikan cukup singkat tapi jelas. (jav)