Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Laporan Keuang KPU sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dimana KPU Lumajang masuk dalam sistem pelaporan yang menunjang predikat itu tercapai. Maka, rabu (6/6) KPU Kabupaten Lumajang menggelar Bimbingan Teknis kepada PPK dan Sekretariat di 21 Kecamatan. Dengan materi khusus pelaporan keuangan untuk menggenjot agar WTP tidak lepas di tahun mendatang.

PPK Pemilu yang hadir yakni Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Sekretaris dan Staf Keuangan PPK. Mereka mendapatkan materi terkait pelaporan keuangan pada Pemilu 2019. Yusuf Adi Pamungkas, Divisi Kuangan, Umum dan Logistik KPU Lumajang menegaskan, pihaknya sengaja ingin lebih mengintensifkan bimtek ini supaya pelaporan tidak salah. “Agar WTP yang diraih KPU berhasil kembali. Berhasil kita pertahankan” katanya.

Target dan out put itu kata dia, tidak begitu muluk-muluk, sebab tahun-tahun kemarin KPU membuktikan dan sampai saat ini segala sesuatunya masih terkelola dengan baik. Semua berjalan lancar, tertib dan tidak ada kendala yang berarti. Proses keuangan dari Pilkada samapai Pemilu juga tidak ada problem yang menonjol. “Makanya kita latih PPK dan sekretariat agar benar dalam mengelola keuangan. Pengelolaan anggaran bisa dipahami sesuai aturan dan tidak ada temuan. Karena KPU sudah WTP, kedepan harus tetap kita pertahankan WTP tersebut” jelasnya.

Yusuf menguraikan anggaran Pemilu 2019 memberikan aturan dan proses pengelolaan yang sangat rinci, dengan pelaporan keuangan semakin sulit. “Tentu hal ini hal yang baru, berbeda dengan pedoman yang kita pedomani sebelumnya” katanya. Kalau keuangan Pilkada mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 202 tahun 2016, berbeda untuk pelaporan keuangan Pemilu 2019. Hal ini yang perlu disampaikan pada semua PPK teramsuk sekretariat yang membidangi keuangan. “Supaya ini menjadi tanggungjawab PPK dan Sekretariat, agar pelaksanaan Pemilu berjalan, laporan keuangan juga berjalan” pungkasnya.