Lumajang, kpud-lumajang.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi tentang Pelaporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) bersama Sekretaris dan Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, Selasa (02/02/2021).

Turut serta dalam rapat, Sekretaris dan Semua Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten Lumajang.

Digelar secara virtual, rapat tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan PIPK yang merupakan hal baru bagi institusi KPU, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PIPK merupakan pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Langkah-langkah pengujian dan penilaian oleh tim penilai PIPK dapat dilakukan melalui Review Dokumen, Wawancara, Observasi, dan Survei.

PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akutansi dan Entitas Pelaporan dan dilaksanakan pada setiap tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi.

Unsur-unsur dalam penerapan PIPK meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.