Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Anggota KPU Kabupaten Lumajang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhamad Ridhol Mujib kembali mengingatkan aturan dalam berkampanye kepada Calon anggota DPRD Lumajang Dapil Lumajang 4, pada acara sosialisasi pengawasan metode kampanye pemilu 2019. Penyampaian ini dilakukan pada acara Sosialiasi Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 yang digelar Panwascam Padang di Kantor Kecamatan Padang yang ini diikuti pengurus Parpol Peserta Pemilu 2019 tingkat kecamatan, calon anggota DPRD kabupaten Lumajang dapil 4 yang berdomisili di Kecamatan Padang, kamis (29/11).

Dalam kesempatan tersebut Ridho meminta kepada seluruh peserta Pemilu 2019 agar menaati aturan pada masa kampanye ini. Baik untuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka serta pemasangan APK. “Gunakan metode kampanye yang ada tapi taati aturannya. Selain itu metode kampanye yang hari ini masih belum boleh dilakukan seperti Iklan Kampanye ditahan dulu jangan coba-coba” ujarnya.

Sekarang ini menurut Ridho yang banyak disoroti Bawaslu dan jajarannya ada pemasangan APK peserta Pemilu. Baik yang difaslitiasi KPU maupun yang dicetak mandiri oleh peserta. “Sekarang PPK juga disibukkan dengan rekomendasi pelanggaran pemasangan APK oleh parpol. Khususnya pemasangan APK yang dipaku di pohon karena itu dilarang dalam Perbup Lumajang Nomor 54 Tahun 2016” terang Ridho.

Untuk itu dia berpesan agar seluruh caleg berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten untuk mengetahui secara detail aturan tersebut. Sebab sebelum kampanye dimulai KPU Kabupaten Lumajang sudah mensosialisasikan aturan kampanye kepada Pengurus Parpol  di tingkat Kabupaten. “Karena terkait lokasi pemasangan dan tatacaranya termasuk surat keputusan KPU Kabupaten sudah kita berikan kepada masing-masing Parpol. Yang didalamnya mengatur jumlah APK yang bisa dibuat parpol dengan dapat memuat foto caleg, baik DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten, jumlahnya kumulatif 5 buah untuk baliho dan 10 untuk spanduk” terangnya.

Sedangkan untuk baliho hanya 2 buah di tingkat kabupaten. Tapi umbul-umbul jumlahnya tidak terbatas. “Umbul-umbul ini yang bisa dimanfaatkan caleg untuk dicetak sebanyak-banyaknya tentunya dengan ukuran yang tidak melebihi ukuran maksimal di PKPU” jelas Ridho.

Ridho berharap semua ketentuan tersebut harus ditaati oleh seluruh calon anggota DPRD biar di masa kampanye ini tidak tercederai dengan banyaknya pelanggaran meskipun hanya pelanggaran administratif saja. (res)