Sidoarjo, kpud-lumajangkab.go.id – Anggota KPU Provinsi Jatim divisi SDM dan Litbang, Rochani memberikan materi mengenai proses pembentukan badan adhoc dalam Bimtek Tata Cara Pencalonan Pemilihan 2020, Senin (16/12).

Rochani menyampaikan bahwa proses pembentukan badan adhoc tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan landasan hukum UU Pemilu no. 8 Tahun 2015 Pasal 13.

Rochani mengatakan bahwa proses seleksi badan adhoc memiliki jadwal tersendiri dan tidak boleh diubah.

“Dalam proses seleksi bahan adhoc, seleksi antara PPK dan PPS harus ada jeda waktu, sehingga tidak membingungkan KPU Kabupaten/Kota dalam proses seleksinya,” jelas Rochani.

Selain itu, Rochani juga menyampaikan bahwa simulasi proses seleksi PPK dan PPS memiliki waktu yang cukup lama, yakni selama 31 hari.

Setelah terpilih, badan adhoc (PPK) harus mengikuti pembekalan berupa susunan dan keanggotaan, tugas dan wewenang serta kewajiban, mekanisme pengambilan keputusan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi badan adhoc.

“Harapannya, PPK terpilih nantinya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,” tambah Rochani. (hes)