Sidoarjo, kpud-lumajangkab.go.id – Bimtek Tata Cara Pencalonan Pemilihan 2020 hari pertama, Senin (16/12) terus berlanjut hingga malam hari.

Materi terakhir hari pertama disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, M. Arbayanto.

Arbayanto mengusung tema “Pemetaan Potensi masalah dalam masa penerimaan dokumen dukungan paslon perseorangan dalam Pemilihan Serentak 2020.”

Arbayanto mengatakan bahwa penerimaan dokumen paslon perseorangan harus sesuai dengan landasan hukum seperti UU no 7 tahun 17, UU no 10 tahun 16, PKPU no 16 tahun 19, PKPU no 18 Tahun 19.

Komisioner yang akrab disapa Arba itu juga menjelaskan kerangka penegakan hukum dalam Pemilihan 2020 yang terdiri dari pelanggaran ADM, sengketa pemilihan, sengketa TUN pemilihan, pelanggaran ADM money politik.

“Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus paham betul akan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan proses pencalonan,” tegas Arba saat memberikan materi.

Arba juga menyebutkan bahwa alur penerimaan dokumen dukungan perseorangan harus dilakukan secara bertahap.

Proses pengecekan fotocopy KTP elektronik/surat keterangan dilakukan secara manual sambil menghitung, baik menghitung dari segi jumlah maupun dari segi sebaran.

“Karena potensi masalah dalam penyerahan dukungan sangat kompleks,

“Untuk menghindari potensi-potensi masalah penyerahan dokumen dukungan, penyelenggara harus aktif untuk mengupdate regulasi-regulasi terbaru,” pesan Arba.

Arba juga berharap, agar KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan 2020, dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada permasalahan hukum. (hes)