Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tak harus dilakukan dengan upacara saja. Banyak hal yang harus dilakukan disaat hari lahirnya falsafah kehidungan berbasangsa dan bernegara itu lahir. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan tetap melaksanakan tahapan Pemilu 2019. Di tanggal tersebut seluruh jajaran Komisioner KPU hingga staff turun lapangan untuk melakukan verfikasi faktual dukungan bagi Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2019 ini.

Anggota KPU Lumajang Divisi Hukum, Rudy Hartono menjelaskan sesuai tahapan Pemilu 2019, hingga 19 Juni sudah memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilu 2019 atau calon DPD RI. “Verifikasi faktual ini dilaksanakan mulai 30 Mei Hingga 19 Juni 2018. Meski pendaftarannya ke KPU Provinsi Jatim tapi KPU Kabupaten yang mempunyai tugas untuk verifikasi faktual ke pendukungnya tepat di hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun ini” ujarnya, Jum’at (1/6).

Rudy mengungkapkan ada sekitar 194 pendukung yang akan diverifikasi faktual untuk 26 orang bakal calon anggota DPD di Lumajang yang sudah lolos administrasi di KPU Jatim beberapa bulan lalu. Dari 26 bakal calon ada yang hanya didukung oleh 2 orang dan ada yang lebih. “Dukungan untuk 26 bakal calon DPD ini bervariatif, ada yang 2 orang bahkan ada yang lebih” ungkapnya.

Dia mengibaratkan dari semua total dukungan memakai metode sampling hanya 10 persen. Misalnya ada 30 pendukung calon A maka 10 persen dari 30 pendukung itu yang akan diverifikasi faktual KPU. “Kita ambil 10 persen dari masing-masing pendukung bakal calon DPD dengan cara door to door  oleh Tim yang sudah kita bentuk” kata Rudy.

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensi tugas di lapangan, KPU kabupaten Lumajang menetapkan 12 Tim yang tersebar di sejumlah kecamatan untuk melakukan verifikasi faktual. Jika Tim verifikator ini tidak menemukan pendukung yang dimaksud sesuai foto kopi KTP elektronik yang disetorkan kepada KPU Jatim, maka KPU akan memanggil Tim Penghubung bakal calon DPD tersebut sebelum batas akhir verifikasi faktual. “Verifikasi kita akan laporkan apa adanya, kalau misalkan tidak ketemu dengan pendukungnya kita sampaikan saja ke KPU Jatim yang punya wewenang. Yang penting prinsip verifikasi kita laksansakan sesuai ketentuan yang berlaku” pungkasnya.