Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id – KPU Kabupaten Lumajang sedang mempersiapkan berkas untuk menghadapi gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Mahkamah Konstitusi, Rabu (3/7).

Siti Mudawiyah selaku Komisioner Kabupaten Lumajang yang membidangi divisi hukum, menjelaskan bahwa Kabupaten Lumajang mendapatkan gugatan permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kabupaten Lumajang terpapar gugatan pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk (pemilihan) DPR RI Dapil Jawa Timur 4 seperti yang tertera dalam surat edaran yang dikeluarkan KPU RI,” terang Muda, panggilan akrabnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Lumajang diminta untuk mengumpulkan berkas yang akan digunakan sebagai alat bukti PHPU ke MK pada tanggal 5 sampai dengan 8 Juli 2019.

“Kita sudah menyiapkan beberapa alat bukti yang dibutuhkan untuk keperluan ke MK dan hari ini, Rabu (3/7), kita melakukan legalisir dan penggandaan berkas yang akan dibawa ke MK tanggal 5 Juli besok,” tambahnya.

Beberapa berkas yang disiapkan KPU Kabupaten Lumajang yaitu hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten berupa DB, DB1, dan DB2.

“Karena pemohon tidak menyebutkan secara rinci, pokok permasalahannya itu cuma perselisihan hasil di Jatim 4 antara PDIP dan PPP dan tidak menyebutkan kecamatan maupun nomor TPS,” ujar Muda.

Berkas yang diserahkan ke MK ini nantinya akan digunakan sebagai alat bukti pada saat sidang PHPU di provinsi yang dijadwalkan tanggal 9 Juli 2019. (hes)