Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang gelar Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pilkada 2018 dengan mengahdirkan Ketua, Divisi Keuangan, Umum dan Logistik PPK se-Kabupaten Lumajang. Sekaligus dalam agenda ini Sekretaris dan Staf Keuangan masing-masing PPK juga diikutsertakan sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran dalam merealisasikan anggaran pada setiap kegiatan PPK selama tahapan Pilkada 2018.

Untuk itu Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah menyampaikan agar pengelolaan anggaran Dana Hibah Pilkada 2018 bisa maksimal dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan. “Dana hibah Pilkada harus bisa terserap dengan pengelolaan yang bener, sehingga bisa dipertanggungjawabkan” katanya saat sambutan di hotel Klakah, Senin (19/3).

Menyikapi hal itu Mudawiyah mengajak kerjasamanya antara Anggota PPK dan sekretariatnya. Pasalnya masing-masing punya tugas dan tanggungjawab yang berbeda tapi harus menjadi satu kesatuan saling menguatkan. “Sekretariat harus memfasilitasi kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Sedangkan PPK yang melakukan kegiatan tentunya sesuai tupoksinya” tegas Mudawiyah.

Sesuai undangan yang diberikan ke 21 PPK se-Kabupaten Lumajang, kegiatan ini akan diperdalam dengan materi yang akan disampaikan oleh Staf Keuangan KPU Lumajang untuk menyamakan persepsi terkait pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2018.