Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id– Untuk memaksimalkan pengelolaan dana hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2018, Panitia Pemilihan Kecamatan Candipuro melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dana hibah yang diikuti Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Candipuro di taman wisata Hutan Bambu Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Lumajang Jawa Timur, sabtu (31/3). Dalam Bimtek tersebut Anggota KPU Lumajang Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Yusuf Adi Pamungkas menyampaikan bahwa dana hibah pada Pemilihan ini harus dikelola semaksimalkan mungkin dengan penuh tanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya setiap kegaitan tahapan di semua tingkatan penyelenggara.

Dia mencontohkan seperti penyerapan anggaran operasional PPS yang harus terdistribusi sesuai peruntukan. Artinya jangan sampai setiap kegiatan yang dilakukan PPS tidak bisa teranggarkan hanya karena PPS maupun sekretariat PPS tidak tahu adanya anggaran tersebut. “Operasional PPS dan Sekretariatnya sudah dianggarkan jadi ini harus dilaksanakan sesuai kebutuhan jangan sampai hak tersebut tidak bisa tersalur tapi dengan catatan pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan keuangan di KPU” kata Yusuf.

Untuk pengelolaan yang maksimal dan akuntabel Yusuf meminta kepada PPS dan Sekretariat PPS harus memahami tugasnya masing-masing. Sehingga alur pengelolaan anggaran bisa dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Keputusan KPU nomor 202 tahun 2017 tentang teknis tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran dana hibah pilkada. “Pengelolaan menjadi tanggungjawab Sekretaris PPS bukan PPS biar jelas pertanggungjawabannya. Karena yang bertanggungjawab dan melaporkan pengelolaan keuangan itu sekretariat bukan ketua maupun anggota PPS” tegasnya.

Untuk itu Yusuf berpesan dan menekankan kepada seluruh PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Candipuro yang hadir agar memahami tugas, pokok dan fungsi masing-masing agar tidak menghambat tahapan yang sedang berjalan. “Jangan sampai pengelolaan keuangan diberikan kepada PPS, tugasnya hanya melaksanakan tahapan. Urusan keuangan menajdi tanggungjawab sekretariatnya biar sama-sama jalan dan sesuai arutan yang ada di KPU” pungkasnya.