PROFIL SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUMAJANG

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang 

  1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  2. Memberikan dukungan teknis administratif;
  3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
  5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang

  1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
  2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
  3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
  4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
  6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
  7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
  8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
  9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
  10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

 

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang

  1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
  4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang

  1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

 

Sesuai dengan Pasal 181 s/d 185 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang terdiri dari empat subbagian yang kinerjanya berada di bawah pertanggungjawaban Sekretaris. Empat subbagian tersebut antara lain:

  1. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
  2. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan menyiapkan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
  3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
  4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolahn bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.