Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukodono sudah siap melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT HP II) secara nasional untuk Pemilu 2019 pada akhir tahun 2018 lalu. Acara yang digelar di Kantor Kecamatan Sukodono ini, PPK meminta agar PPS bisa memastikan adanya pemilih yang berlum terdaftar dalam DPT tapi yang bersangkutan sudah mempunyai identitas diri. Selain itu PPS juga harus memahami jika ada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun karena keadaan tertentu mereka ingin pindah milih, maka PPS harus bisa memfasilitasi dengan mengeluarkan formulir A.5 sebagai syarat bagi pemilih yang akan pindah pilih baik dari TPS sesuai DPT nya maupun di luar desanya.

 “Dengan telah ditetapkannya DPT, maka sekarang memasuki tahapan berikutnya yaitu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus,” ujar Idrus Efendi, Divisi Perencanaan Data dan Informasi PPK Sukodono, Jum’at (11/1). Dia menyampaikan Penyusunan DPTb dan DPK harus dicermati oleh semua anggota PPS dan sekretariat PPS di seluruh wilayah kecamatan Sukodono. “Karena ingin menyangkut hak pilih warga harus bener-bener terlayani dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku” katanya.

Ketua PPK Sukodono ini menjelaskan, data dalam DPTb adalah pemilih yang sudah terdaftar di DPT suatu tempat pemungutan suara (TPS) yang karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS bersangkutan. Lantas dia mencontohkan, pemilih pindahan pada hari pemungutan suara tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sesuai e-KTP.

“Misalnya mahasiswa, santri, atau pekerja yang tidak mungkin pulang ke kampung halamannya meski diliburkan. Mereka tidak dapat pulang ke rumah asal sesuai e-KTP, nah mereka itu yang nantinya mengurus daftar pemilih pindahan,” ungkapnya.

Selain itu, pemilih menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, dan atau tertimpa bencana alam. Pemilih yang masuk kategori pemilih DPTb harus menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dan salinan bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di suatu TPS. “PPS akan memberikan formulir model A5-KPU, yang nanti bisa dibawa ke TPS mana dia akan mencoblos” terangnya.

Disisi lain tahapan yang juga harus dilaksanakan oleh PPS yakni penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yakni pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pada saat pemungutan suara, pemilih yang masuk kategori DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP. “Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP, mulai sekarang sudah harus bisa mendata pemilih DPK yang nanti dilaporkan ke KPU melalui PPK” pungkasnya. (res)