Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id- Panitia Pemilihan Kecamatan Klakah terus berupaya memantapkan jajaran penyelenggara Pemilu 2019 dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan. Acara yang digelar di Balai Desa Kudus ini PPK meninta agar PPS bisa memastikan adanya pemilih yang berlum terdaftar dalam DPT tapi yang bersangkutan sudah mempunyai identitas diri. Selain itu PPS juga harus memahami jika ada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun karena keadaan tertentu mereka ingin pindah milih, maka PPS harus bisa memfasilitasi dengan mengeluarkan formulir A.5 sebagai syarat bagi pemilih yang akan pindah pilih baik dari TPS sesuai DPT nya maupun di luar desanya.

Pemahaman tersebut disampaikan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi PPK Klakah Agus Ahmadi kepada PPS se-Kecamatan Klakah, minggu (6/1). Menurutnya, PPS sebagai penyelenggara yang bersinggungan secara langsung dengan pemilih harus memahmi ketentuan tentang adanya Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan. “Pastikan semua kebutuhan pemilih terfasilitasi dengan baik oleh PPS. Baik yang masuk dalam kategori DPK maupun yang masuk dalam DPTb” ujarnya

Sedangkan anggota PPK Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Mahmud mengatakan tahapan penyusunan DPK maupun DPTb ini harus dilakukan secara professional dan cermat. Mengingat terkait dengan pemilih ini sangat sensitif dan bisa memancing rekasi pihak luar untuk mempertanyakan hasil penyusunan tersebut. “Kerjakan sesuai ketentuan yang ada jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari” tuturnya.

Apalagi lanjut Mahmud, belakangan ini banyak pihak yang menyudutkan hasil kinerja KPU. Meski semua yang dituduhkan dapat terbantahkan dengan data hasil kinerja PPK dan PPS. Pesan dari KPU Lumajang isu dan tuduhan akan semakin kencang mengarah ke KPU. Jadi sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu ini PPK dan PPS harus bahu-membahu menangkal isu hoax yang terus menyerang Lembaga maupun tahapan yang sudah dilakukan KPU. “Kita harus sampaikan secara terbuka semua tahapan yang sudah dilakukan KPU melalui medsos PPK maupun PPS serta medsos pribadi untuk publikasi kita kepada masyarakat luas” ungkapnya.

Utuk itu ketua PPK Klakah Titik Hartini meminta kepada seluruh jajaran PPS harus mampu menunjukkan kesolidan dengan cara bekerja secara professional. Selain itu perlunya sinergitas antara sesame penyelenggara Pemilu lainnya. “Tunjukkan kalau PPK dan PPS Klakah ini solid bahkan dengan Panwascam dan Panwas Desanya” ungkapnya.

Selain dihadiri PPK dan PPS Rapat Koordinasi ini juga dihadiri Panwascam dan Panwas Desa se-Kecamatan Klakah dalam rangka meneruskan keinginan KPU agar jajaran badan adhoc Pemilu 2019 bisa bekerja sama dengan jajaran Bawaslu. (res)