Lumajang, kpud-lumajangkab.go.id – Ketua KPU RI Ilham Saputra memandang penerapan prinsip-prinsip kehumasan saat ini masih belum ideal, bahkan masih ada pemahaman yang keliru dalam konsepsi dan tidak adanya struktur khusus untuk humas. Untuk itu, melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), diharapkan peran humas dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia, baik itu secara fisik maupun di media sosial.

“Bakohumas KPU yang dibentuk di seluruh satker ini harus integral dengan KPU RI, sehingga kebijakan humas KPU RI tidak berbeda-beda di daerah, semua haru sama. Penting kita membangun sinergitas dalam kehumasan dalam Bakohumas, baik di internal maupun eksternal dengan stakeholder,” tuturnya, Selasa (04/05/2021).

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi juga memandang peran humas sangat krusial, karena ada kalimat “kesan pertama begitu menggoda”, sehingga dalam konteks kelembagaan KPU bisa dicerminkan dalam dua hal, yaitu tampilan dan cara berkomunikasi, baik itu tampilan kantor maupun website.

“Hal ini penting karena publik harus tau apa saja yang dikerjakan KPU. Meskipun pekerjaan tersebut tidak sempurna 100 persen, namun dengan kemasan yang bagus yang disampaikan ke publik, maka publik bisa menilainya positif. Humas harus bisa komunikatif dan kreatif di pekerjaan yang berat dan penuh tantangan,” ungkapnya.

Senada dengan Pramono, Anggota KPU RI Viryan melihat pentingnya pekerjaan kehumasan menganut digital marketing communication dengan keterbukaan dan kejujuran dalam penyampaian informasi ke publik dan berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Melalui hal itu, kecepatan informasi dan aktualitas dapat disampaikan ke publik, slaah satunya edukasi ke masyarakat tentang kepemiluan.

Selanjutnya, turut berpendapat Anggota KPU RI Arief Budiman, dia melihat kehumasan ke depan harus bisa menjadi wadah tempat berlangsungnya informasi dua arah. Penyampaian informasi harus dengan prinsip “two way flow information”, yaitu dari luar menangkap informasi, sedangkan dari dalam menyebarluaskan informasi. Intinya masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan KPU juga mendapatkan apa yang diinginkan masyarakat.

(rsk/ysf/red).